YEREVAN, 23 MARET, ARMENPRESS. Oposisi Israel telah menyatakan 23 Maret sebagai hari protes nasional terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, pemerintahnya dan kebijakan reformasi peradilan yang diusulkannya. Protes dalam berbagai ukuran dan format telah berlangsung di seluruh negeri sejak dini hari. Menurut “Armenpress”, ini dilaporkan oleh koresponden TASS.
Tercatat, sejak dini hari, ratusan orang mulai turun ke jalan di Tel Aviv. Di berbagai bagian kota, mereka memblokade persimpangan, mengibarkan bendera Israel dan meneriakkan slogan-slogan pro-demokrasi. “Israel bukanlah kediktatoran,” kata para pengunjuk rasa.
Seperti yang dilaporkan saluran TV Israel 13, demonstrasi protes besar-besaran dari oposisi juga terjadi di Yerusalem, tidak jauh dari gedung Knesset (Parlemen) dan Mahkamah Agung. Selain itu, di beberapa wilayah negara, pengunjuk rasa keluar di jalan raya utama, memblokir lalu lintas.
Aksi unjuk rasa diperkirakan akan berlanjut hingga malam hari. Polisi Israel mengambil langkah-langkah keamanan yang ketat untuk menghindari kerusuhan. Demonstrasi massa oposisi terhadap Kabinet Menteri Netanyahu, yang mengambil alih pemerintahan negara pada akhir tahun lalu, telah berlanjut sejak awal Januari. Proyek reformasi peradilan yang diusulkan oleh pemerintahan baru, yang bertujuan untuk membatasi kekuasaan Mahkamah Agung dan memberikan kendali atas pemilihan hakim ke cabang eksekutif, telah menjadi penyebab protes.
Menurut pihak oposisi, reformasi ini menggerogoti fondasi demokrasi negara. Netanyahu menegaskan bahwa pemerintahannya dibentuk berdasarkan hasil pemilu demokratis dan akan menerapkan program yang dipilih mayoritas pemilih, terlepas dari retorika konfrontatif oposisi.
Pada tanggal 15 Maret, Presiden Israel Isaac Herzog berbicara kepada sesama warganya mengenai protes terhadap reformasi peradilan, menyatakan dalam pidatonya bahwa negara tersebut berada di ambang konflik sipil yang akut, dan meminta semua pihak untuk berdialog.
Untuk itu, Presiden mengusulkan program reformasi peradilan yang menurut penilaiannya mempertimbangkan pendapat semua pihak dan merupakan kompromi. Netanyahu dan para pemimpin koalisi yang berkuasa menolak proposal tersebut, mengatakan itu akan mencegah mereka mencapai keseimbangan apa pun antara cabang-cabang pemerintahan.
Sumber :